REPUBLIKA.CO.ID, YANGON-- Presiden Myanmar Thein Sein membantah bahwa etnis Muslim minoritas Rohingya menghindari penyiksaan di provinsi wilayah barat Rakhine, dan mengatakan kepada Voice of America Burma bahwa laporan media itu direkayasa.

Menurut Projek Arakan yang menggambarkan migrasi melintasi Teluk Bengal, sekitar 100 ribu warga Rohingya meninggalkan Rakhine sejak 2012. Bentrokan dengan etnis Rakhine penganut Buddha pada 2012 menewaskan ratusan orang dan 140 ribu lainnya kehilangan tempat tinggal, sebagian besar adalah warga Rohingya.

Beberapa warga Rohingya, seperti dilaporkan Reuters pada 2013, ditawan oleh geng penyelundup untuk mendapatkan tebusan di kamp-kamp dalam hutan di Thailand, sampai pihak keluarga membayar tebusan untuk pembebasan mereka.

Keprihatinan internasional dilebih-lebihkan, kata Thein Sein kepada VOA pada Kamis di kediaman kepresidenannya di Nyapyitaw, ibu kota Myanmar. "Ini hanyalah cerita media bahwa manusia perahu lari menghindari penyiksaan," katanya.

Presiden mengatakan banyak orang yang ingin tinggal di Myanmar "karena masih banyak ruang kosong, banyak tempat untuk tinggal dan bekerja," lanjut dia. "Beberapa orang menuliskan hal-hal negatif dengan niat buruk," katanya. "Organisasi-organisasi internasional juga membantu mereka."

Komentar Thein Sein, jendral yang meninggalkan kemiliteran untuk memimpin pemerintahan reformis, merefleksikan sikap pemerintah terkait nasib 1,1 juta warga Rohingya, namun mereka bertentangan dengan media lokal maupun internasional serta LSM internasional.

Prasangka terhadap Muslim minoritas Rohingya meluas di Myanmar, dan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki hak kewarganegaraan meskipun sudah turun temurun tinggal di kawasan itu.

Dalam beberapa pekan terakhir, ribuan warga Rohingya yang sebagian besar tidak memiliki kewarganegaraan, berlayar melintasi Teluk Bengal menuju pantai barat Thailand. Dari sana kelompok penyelundup manusia akan mengirimkan mereka ke negara tetangga Malaysia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika