REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman sepakat dengan adanya lelang jabatan untuk mengisi/mengganti formasi di instansi pemerintah.
"Saya setuju dan sepakat dengan adanya obral jabatan. Karena itu sangat penting untuk memberikan insentif bagi mereka yang merasa mampu bekerja dan menduduki posisi tertentu," katanya di Jakarta, Sabtu (22/11).
Ia menambahkan, para pemenang lelang perlu didukung dengan sistem yang komprehensif. Sehingga para pemegang jabatan akan lebih bertanggung jawab karena ada tuntutan dan target yang harus dicapai.
"Harus betul-betul ada target yang dicapai dalam jangka waktu tertentu. Jika gagal diberhentikan saja dan dicari orang yang lebih mampu. Saya kira itu lebih adil," kata Ketua Komisi X DPR itu.
Menurutnya, sistem birokrasi yang menggunakan daftar urut kepangkatan (DUK) itu kurang adil. Karena orang menduduki jabatan bukan karena kinerjanya. Hal itu menjadi sebuah disinsentif bagi pegawai rajin dan memiliki semangat kerja tinggi.
"Sekarang bukan saatnya lagi memberikan insentif berdasarkan senioritas dan kepangkatan. Seharusnya meski pangkat rendah asal kinerjanya lebih baik ya itu yang harus menjadi pemimpin," imbuhnya.
Ia mengatakan, kinerja sebagian birokrat kurang maksimal. Karena sanksi bagi mereka saat ini sangat lemah dan belum mampu memberikan efek jera.
"Salah satunya birokrat tidak mungkin dipecat kecuali tidak masuk berturut-turut selama tiga bulan. Untuk itu ini harus ada perbaikan," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana mengatakan, sistem politik para anggota dewan juga berpengaruh terhadap kinerja para birokrat. Karena keduanya merupakan bagian yang tidak bisa terpisah.
"Hubungannya jika politikus bertindak demikian maka para birokrat yang menjadi mitra DPR bisa bertindak sama karena jika ada masalah mereka bisa 'kong-kalikong'," katanya.
Untuk itu apa pun alasan dan caranya baik itu dengan imbauan, peringatan atau pun teguran semua harus diubah sehingga ke depan semuanya menjadi lebih baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika