REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar, Agung Laksono, menyatakan tidak akan hadiri Musyawarah Nasional (Munas) Golkar IX pada 30 November di Bali.  Agung menolak hadir karena menilai Munas tersebut tidak memiliki payung hukum. Agung juga melihat pelaksanaan Munas Golkar di Bali sebagai sebuah penetapan yang keliru.

“Nggaklah. Saya tidak mengakui Munas itu,” terang Agung kepada Republika Online, Kamis (27/11).

Selain dinilai tidak memiliki payung hukum, Agung menolak hadir lantaran hingga saat ini materi yang akan dibahas salam Munas belum diberitahukan. Padahal, materi Munas seharusnya juga dibahas dalam Rapat Pleno Golkar kemarin.

Selain membahas waktu dan tempat penyelenggaraan Munas, Rapat Pleno juga seharusnya membahas poin-poin terkait program umum, maupun rekomendasi politik yang akan dibahas dalam Munas.

“(Materi) belum dibahas, karena baru bahas masalah waktu saja sudah heboh. Karena itu, sebagian besar juga menolak,” kata Agung.

Agung tetap berharap konsep Munas Golkar kembali pada konsep semula yang telah diputuskan dalam Sidang Pleno pada 13 November lalu, yakni pelaksanaan Munas baru pada Januari 2015.

Pelaksanaan Munas pada Januari 2015 dinilai ideal oleh Agung, karena Golkar jadi memiliki waktu lebih untuk menyusun rancangan. Pasalnya, Munas bukan hanya soal memilih pengurus, tetapi juga perbaikan AD/ART, menyusun program lima tahun ke depan, memeriksa laporan pertanggungjawaban, hingga membuat rekomendasi-rekomendasi untuk pemenangan pemilu dan pilpres.

“(Munas Januari) cukup untuk persiapan, supaya Munasnya bermutu,” terang Agung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika