REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Pemimpin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Riau, Nurdin Subandi, mengatakan, berkas kandidat direktur utama Bank Riau-Kepulauan Riau kini sedang dipelajari oleh Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP) yang secara ketentuan bakal berlangsung sekitar satu bulan.
"Biasanya selesai dalam satu bulan, mudah-mudahan bisa lebih cepat," kata Nurdin Subandi, di Pekanbaru, Kamis (27/11).
Ia mengatakan, manajemen Bank Riau-Kepulauan Riau (BRK) telah mengirimkan berkas kandidat hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada Selasa lalu (25/11).
"DPIP sedang melakukan penilaian administratif. Misalkan tentang adakah kredit macetnya, rekam jejaknya dan kalau ada berkas yang kurang akan berkoordinasi dengan OJK Riau untuk membantu," katanya.
Menurut Nurdin, seleksi direktur utama masih memakan waktu cukup lama karena setelah seleksi administrasi akan dilanjutkan dengan wawancara dalam proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Menurut dia, akan ada tim khusus lainnya dari DPIP yang akan melakukannya.
Ia mengatakan hasil fit and proper test intinya akan berisikan rekomendasi menggenai kandidat yang dinilai layak melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner. "Pihak bank nantinya akan membahas lebih lanjut dengan pemegang saham dalam RUPS-LB untuk menentukan siapa dirutnya," ujar Nurdin.
Sebelumnya, RUPS-LB BRK pada 8 November lalu menghasilkan dua nama calon direktur utama untuk perusahaan perbankan daerah yang telah lama kosong itu. Kedua kandidat itu adalah Irvandi Gustari dari Bank MNC Jakarta, dan Sonni Triandaloso dari Bank Mandiri Jakarta.
RUPS-LB tersebut dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan dihadiri seluruh pemegang saham, baik kabupaten/kota di Provinsi Riau maupun dari Kepulauan Riau.
Pembahasan dalam rapat itu sempat berjalan alot karena awalnya dibahas tiga nama kandidat, namun satu calon yakni Syamsul Bahri akhirnya digugurkan.
RUPS-LB itu juga mengusulkan Raja Mambang Mit sebagai calon komisaris utama, Rivai Rahman dan Zubir Salehan sebagai calon komisaris independen serta Wan Marwan sebagai calon komisaris nonindependen.
Posisi direktur utama pada bank pembangunan daerah tersebut sudah hampir dua tahun terakhir kosong. Sebelum kewenangan pengawasan perbankan ditangani oleh OJK, pemegang saham pernah melakukan RUPS-LB untuk mengajukan beberapa nama calon dirut kepada Bank Indonesia (BI) pada 2012.
Namun, dari nama dirut yang sudah disetujui oleh BI, yakni Rafjon Yayha, ternyata tidak kunjung melakukan tugasnya selama enam bulan berturut-turut sehingga harus dilakukan pengajuan nama baru. Ia mengatakan OJK nantinya akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap kandidat yang disodorkan dari hasil RUPS kamarin.
Sampai saat ini Pemprov Riau masih menjadi pemegang saham terbesar, yakni sebanyak 51 persen di Bank Riau-Kepri. Jumlah tersebut berkurang dari sebelumnya sehingga Pemrov Riau tidak bisa lagi mengambil kebijakan sendiri. Namun, Pemprov Riau pada tahun anggaran 2015 tetap mendapatkan suntikan modal sebesar Rp 300 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika