REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan para birokrat pemerintahan takut terhadap aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menindak berbagai kasus korupsi. Akibatnya ketakutan para birokrat ini pun berimbas pada lambannya sebuah keputusan atau kebijakan yang dibuat.
"Sekarang ini, terjadi ketakutan bertindak dibanyak level birokrat pemerintah kita, gubernur kita, menteri kita, dirjen-dirjen semua ketakukan untuk berbuat sehingga suatu keputusan lamban, harus ditanya dirjennya, eselonnya baru mau tanda tangan," katanya di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (2/12).
Lambannya memutuskan sebuah kebijakan ini karena para pembuat kebijakan ingin memastikan kebijakan tersebut telah sesuai dengan peraturan dan tak melanggar hukum. Hal ini pun mengakibatkan pertumbuhan negara menjadi menurun dan rendah.
"Akibatnya apabila itu terjadi sisi lain kita selamatkan uang negara tapi disisi lain juga menyebabkan pertumbuhan negara ini menjadi turun atau rendah," jelasnya.
Meskipun begitu, di sisi lain, JK mengatakan aksi KPK ini juga memberikan dampak positif. Karena para pejabat pemerintahan nantinya dapat menjauh dari tindakan korupsi. Untuk mencegah tindakan korupsi, JK mengatakan para birokrat perlu melakukan kombinasi antara pencegahan dan keberanian guna menjalankan amanah serta kewenangan.
Ia pun berharap agar kesalahan dalam membuat kebijakan tidak dinilai sebagai tindakan korupsi. Sehingga, kesalahan kebijakan tidak masuk dalam pemeriksaan atau tuntutan dalam kasus korupsi.
"Karena itulah yang saya selalu harapkan agar kebijakan atau diskresi tidak jadi bagian pemeriksaan atau tuntutan," katanya.
Alasannya, jika kesalahan kebijakan ini menjadi bagian dari kejahatan maka tak akan ada lagi orang yang berani membuat kebijakan. Hal ini pun akan berimbas buruk dan mempersulit Indonesia. Selain itu, korupsi justru akan semakin merajalela.
Menurutnya, tak semua kebijakan dapat berjalan dengan baik dan terkadang justru kebijakan ini gagal. Namun, kesalahan pengambilan kebijakan ini tak perlu diberi hukuman. Justru kewenangan membuat kebijakan yang baik tersebut harus dihargai.
"Pemberantasan kejahatan harus sekeras-kerasnya tapi kewenangan membuat kebijakan yang baik harus selalu kita hormati," katanya.
JK pun meminta agar pencegahan korupsi harus disadari, dan bukan untuk ditakuti. Ia pun menyatakan terima kasihnya kepada KPK yang telah bekerja keras mencegah korupsi serta membuat orang lain jera dan menghindari korupsi.
"Saya kira kita pun mengalami itu, dimanapun. Saya sebagai wakil presiden dewasa ini kadang-kadang frustasi melihat bagaimana birokrasi tak berjalan karena ketakutan demi ketakutan," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika