REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konstituen menginginkan ‎Golkar tidak menjadi pendukung pemerintah. Partai berlambang beringin ini diharapkan bisa tetap mejadi penyeimbang sehingga dapat menyikapi kinerja pemerintah dengan obyektif.

"Aspirasi daerah ingin Golkar tetap di KMP. Dan tetap penyeimbang," imbuh Wasekjen Golkar, Lalu Mara Satria Wangsa, saat dihubungi, Rabu (3/12). Dia menjelaskan posisi Golkar dan parpol yang tergabung dalam KMP semakin diuntungkan dengan menjadi penyeimbang, karena tidak selalu memandang positif kinerja pemerintah.

Ketika pemerintah dievaluasi, dan ternyata gagal dalam menjalankan kinerjanya, tentu sebagai penyeimbang harus mengkritisi pemerintah dengan bijak. Sebaliknya, kalau ternyata pemerintah sukses menjalankan kinerjanya harus diapresiasi.

Sekretaris DPD Golkar. Cianjur, Deden Nasihin, menyatakan peranan Golkar yang sangat berpengaruh membuat figur Ical disegani. Ical dinilai mampu mengelola partai dengan baik sehingga soliditas partai terjaga.

Pengurus DPD di seluruh Indonesia bersikap loyal kepada Ical. Sayangnya, kesolidan ini ingin dirusak oleh pihak eksternal yang tidak menyukai Golkar berkembang pesat. "Mereka gagal merusak soliditas kita. Golkar tetap kuat dan berkomitmen membangun bangsa ini menjadi lebih baik," tegas Deden.

Pakar hukum tata negara, Andi Irman Putra Sidin, mengapresiasi ketegasan Golkar sebagai partai penyeimbang. "Ini semakin mempertegas kekuatan konstitusi," imbuhnya. Irman menyatakan sikap sebagai penyeimbang ini menjadi nafas bagi kehidupan konstitusi di negeri ini. Nantinya konstitusi tidak sebatas tertulis, tapi benar-benar ditegakkan sebagai rujukan berbangsa dan bernegara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika