REPUBLIKA.CO.ID,GORONTALO--Pemerintah mendorong pembangunan pelabuhan berskala besar dengan luas lahan di atas 500 hektare dengan harapan mampu mengikuti peningkatan kapasitas angkut hingga 50 tahun mendatang.
"Jangan berbicara pelabuhan, sekarang (rata-rata yang ada-red) hanya 6 hektare, 8 hektare, 25 hektare, tidak bisa seperti itu jangkauannya 100 tahun ke depan," kata Presiden Joko Widodo saat membuka Silaturahmi Nasional Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia di Gorontalo, Jumat (5/12) malam.
Presiden mengatakan pemerintah akan memprioritaskan membantu pembangunan pelabuhan dengan lahan di atas 500 hektare.
"(pemerintah daerah bisa-red) siapkan lahan minimal 500 hektare kalau ada 2000 hektare, itu yang kita prioritaskan karena harus terintegrasi dengan power plant dan lainnya," tegas Presiden.
Pemerintah, kata Presiden, dengan anggaran hasil dari penghematan subsidi bahan bakar minyak, peningkatan pajak dan efisiensi akan membangun 24 pelabuhan.
"Seperti Tanjung Priok susah mengembangkannya karena kiri kanan sudah rumah penduduk. Di Kalimantan Tengah (Pangkalan Bun tadi-red) saya bingung, yang satu 8 hektare dan satu lagi 50 hektare, nggak bisa seperti itu, visi harus ke depan," tegasnya.
Oleh karena itu Presiden menegaskan bahwa semua pihak harus memiliki visi yang sama untuk mengembangkan berbagai sektor termasuk pelabuhan.
Kepala Negara menegaskan garis pembangunan harus berjalan dari pusat kemudian Provinsi hingga Kabupaten dan Kota.
"Jangan sampai ada perintah ke Utara ada yang berjalan ke Timur dan Barat. Nggak akan maju, visi harus sama, tidak hanya untuk 5 tahun hingga 10 tahun ke depan tapi harus 100 tahun ke depan," kata Presiden.
Hadir dalam pembukaan Silaturahmi Nasional ICMI tersebut para tokoh gerakan cendekiawan muslim tersebut antara lain Ketua MPR Zulkifli Hasan, Jimly Asshidiqie, Ilham Habibie dan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel.
Sementara Presiden didampingi oleh Ibu Negara Iriana, Mensesneg Pratikno, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Marwah Daud Ibrahim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika