REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Setelah menghadiri peringatan Hari HAM dan Hari Antikorupsi Sedunia 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Selasa (9/12) siang langsung menuju Gedung Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM) Bulak Sumur, Yogyakarta, guna menyampaikan kuliah umum.
Di hadapan civitas akademika UGM, Presiden Jokowi berbicara banyak hal, mulai sikap tegas pemerintah bagi terpidana narkoba, illegal fishing di perairan Indonesia, subsidi BBM, pembangunan infrastruktur, swasembada pangan, hingga masalah perizinan usaha.
Mengawali kuliah umumnya, Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia sudah masuk darurat narkoba. Ia menyebutkan, ada kira-kira 4,5 juta yang terkena narkoba, 1,2 juta sudah tidak bisa direhab karena sudah telanjur sangat parah, dan setiap hari ada 40-50 orang Indonesia terutama generasi penerus kita yang meninggal karena narkoba.
Untuk itu, saat disodori berkas 64 pengedar narkoba yang meminta grasi, Presiden Jokowi memutuskan tidak akan memberi pengampunan. “Tidak! Karena semua institusi kita sudah dimasuki barang ini. Sudah di dalam penjara bisa dikendalikan, saya sampaikan mungkin sebentar lagi ….,” kata Jokowi, dilansir laman Setkab.
Adapun masalah subsidi harga bahan bakar minyak (BBM), Presiden Jokowi menegaskan, bukan harga BBM yang dinaikkan melainkan subsidi BBM untuk masyarakat yang dialihkan dari kegiatan konsumtif ke hal-hal produktif.
“Jadi subsidi itu kita alihkan. Bukan harga BBM dinaikkan, tapi judulnya pengalihan subsidi. Jadi kalau ada yang demo kenaikan harga BBM itu salah,” kata Jokowi.
Presiden mengemukakan, dari anggaran belanja Rp 2.039 triliun, anggaran subsidi secara keseluruhan mencapai Rp 433 triliun, Rp 280 triliun di antaranya untuk subsidi BBM. "Artinya, kalau lima tahun jumlah subsidi BBM mencapai Rp 1.400 triliun," katanya.
Padahal, lanjut Presiden, untuk membangun rel kereta api di seluruh Tanah Air hanya dibutuhkan Rp 360 triliun. “Jadi, subsidi BBM itu dijadikan rel kereta api setahun jadi,” paparnya.
Presiden juga menyayangkan, selama ini batu bara habis diekspor, tapi masalah listrik dalam negeri belum selesai. “Negara pembeli terang-benderang. Kita yang punya batu bara kekurangan listrik. Mestinya penuhi dulu kebutuhan dalam negeri,” ujar Presiden Jokowi.
Menurut Presiden Jokowi, pembangunan listrik harus kita kejar terus. Insya Allah, kata Jokowi, tiga tahun ini pemerintah akan ngebut karena menyangkut pertumbuhan industri karena ada listrik. “Industri tidak akan tumbuh kalau listriknya tidak ada,” kata mantan wali kota Solo tersebut.
Info seputar sepak bola silakan klik di sini
Ikuti Whatsapp Channel Republika