Kamis 11 Dec 2014 09:07 WIB

IPW Prediksi Jokowi akan Percepat Pergantian Kapolri

Rep: C13/ Red: Bayu Hermawan
Ketua Prisidium Indonesian Police Watch, Neta S Pane (kiri)
Foto: Republika/Tahta Adilla
Ketua Prisidium Indonesian Police Watch, Neta S Pane (kiri)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Police Watch (IPW) memprediksi Presiden Joko Widodo akan mempercepat pergantian Kapolri. Hal tersebut lantaran banyaknya konflik yang melibatkan personel Polri.

"Terakhir di Papua yang menewaskan empat orang," ujar Ketua Presidum IPW, Neta S Pane.

IPW memprediksi pertengahan Januari 2015, Polri sudah punya pemimpin baru. Neta mengaku pihaknya sudah mendapat  informasi tentang nama-nama calon Kapolri pengganti Sutarman.

Ia menjelaskan setelah masa reses DPR selesai pada 12 Januari 2015, nama calon Kapolri akan diserahkan Presiden Jokowi ke Komisi III. Ini dilakukan untuk dilakukan uji kelayakan dan uji kepatutan. Sebelumnya, kata Neta, ada lima nama yang disebut-sebut sebagai calon Kapolri.

"Yakni Komjen Badroeddin Haiti, Komjen Budi Gunawan, Irjen Safruddin, Irjen Pudji Hartanto, dan Irjen Unggung Cahyono," katanya.

Dari kelima nama itu, kata Neta, presiden disebut-sebut telah memilih dua nama. Kemudian dipilih satu nama untuk diserahkan ke Komisi III. Menurutnya nama yang dipilih itu dari kalangan perwira berpangkat Komjen senior. Tapi, bukan dari Akpol 81 ataupun Akpol 82.

Neta mengungkapkan pertimbangan tersebut karena Akpol 81 sudah menjadi Kapolri (Jenderal Sutarman) dan Akpol 82 sudah menjadi Wakapolri (Komjen Badroeddin Haiti). Sehingga yang dipilih dan akan diserahkan ke Komisi III itu dari perwira Akpol 83.

Menurutnya percepatan pergantian Kapolri ini disebut-sebut akibat banyaknya konflik sosial di berbagai daerah, yang tak kunjung tertanggulangi. Sehingga, kata Neta, hal ini membuat investor takut untuk masuk ke Indonesia. Para investor, ujarnya, merasa tidak ada jaminan keamanan dari Polri.

Dengan adanya Kapolri baru, IPW berharap Polri bisa segera mengendalikan situasi kamtibmas agar terjaga dengan maksimal. Sehingga konsep Presiden Jokowi, yakni kerja, kerja, dan kerja bisa berjalan maksimal tanpa adanya gangguan ataupun ancaman keamanan.

"Seperti kerusuhan, konflik sosial ataupun bentrokan TNI-Polri," ujarnya.

Selain itu, IPW berharap Kapolri baru  mampu menjalankan konsep Revolusi Mental Presiden Jokowi. Sehingga, tambah Neta, terjadi perubahan yang signifikan di kepolisian.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement