REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J. Mahesa menilai Perppu No. 1 tahun 2014 tentang Pilkada yang dikeluarkan rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertendensi memecah belah soliditas Koalisi Merah Putih (KMP). Perppu Pilkada dinilai sarat kepentingan politik praktis ketimbang ideologis. "Pemerintah sedang membuat politik pecah belah. Kepentingan mendominasi dibanding ideologis," kata Desmond dalam diskusi "Mungkinkah Perppu Ditolak DPR?" di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (11/12).
Desmond mengatakan pilkada langsung yang diatur dalam perppu akan menciptakan kontestasi di internal KMP. Partai yang memiliki suara terbanyak di pemilu legislatif 2014 berpeluang mengedepankan egonya untuk mengusung calon kepala daerah sendiri. "Kalau pilkada langsung KMP bubar. Apa Golkar mau berbagai sebagai partai dominan?," ujar Desmond.
Selama ini, kata Desmond, Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto selalu mengalah dalam pengambilan-pengambilan keputusan politik di KMP. Gerindra misalnya selalu mengalah kepada PAN dan Golkar dalam pembagian pimpinan DPR, MPR, dan alat kelengkapan dewan. Ketua DPR misalnya diberikan kepada Golkar. Sedangkan Ketua MPR diberikan kepada PAN. Hal itu, kata Desmond, dilakukan Prabowo untuk menyenangkan partai-partai KMP. "KMP mimpinya sudah lain-lain," ujarnya.
Desmond kembali mengulang semangat pembentukan KMP. Menurutnya KMP dibentuk untuk konsisten mengawasi dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau pun pada akhirnya ada partai di KMP yang membelot mendukung kekuasaan, Gerindra pasrah. "Kalau ke depan Golkar ke pemerintah, kita tetap memilih berbeda," katanya.
Pada bagian lain, Desmond juga menilai Perppu Pilkada yang dikeluarkan rezim SBY telah merusak sistem tata negara. Sebab menurutnya Perppu itu dikeluarkan begitu perwakilan pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah menyetujui Undang-Undang Pilkada yang mengatur pilkada melalui DPRD. "10 tahun pemerintahan SBY memberi pembelajaran sistem ketatanegaraan yang buruk," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika