REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali mengatakan penyebab partainya tidak mendapatkan jatah pimpinan di parlemen karena saat penetapan pimpinan dewan, PPP dalam situasi tidak solid. Untuk itu, Suryadharma menyebut tidak etis bila PPP menyalahkan KMP yang tidak memberi jatah jabatan strategis tersebut.

"Itu karena ulah PPP sendiri. Ada segelintir orang yang timbulkan konflik. Jadinya kita tidak solid. Padahal saat itu akan penetapan pimpinan dewan," kata Suryadharma di Jakarta, Kamis (11/12).

Mantan Menteri Agama ini melanjutkan sebelum penetapan pimpinan dewan, KMP sudah berupaya memperjuangkan agar PPP mendapatkan bagian. Namun saat itu, segelintir pihak di PPP malah menyebut PPP telah menyeberang ke Koalisi Indonesia Hebat. Karena tarik menarik ini lah yang kemudian membuat PPP gagal dalam mendapatkan pimpinan dewan.

"Jadi jangan salahkan KMP-nya," ucap Suryadharma.

Sebelumnya Sekjen PPP Dimyati Natakusuma menyebutkan bahwa Mukernas I PPP kubu Djan Faridz akan memutuskan apakah PPP tetap di KMP atau tidak. Dimyati mengatakan aspirasi dari bawah banyak yang merasa keberadaan bila PPP bertahan di KMP. Alasannya PPP tidak menerima manfaat yang jelas. Sebab PPP tak mendapat jatah pimpinan dewan yaitu MPR, DPR, serta pimpinan alat kelengkapan dewan lainnya.

Namun bila nantinya Mukernas memutuskan PPP keluar dari KMP, Suryadharma mengaku tak punya hak untuk melarang. "Kalau itu keputusan Mukernas, itu kewenangan forum," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika