REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadarma Ali menegaskan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM untuk mengesahkan kepengurusan Romahurmuziy dalam muktamar Surabaya merupakan konspirasi buruk. Sebab, surat keputusan Menkumham itu tidak melalui mekanisme yang benar.

"Ini konspirasi buruk antara Romy dan Menkumham," kata Suryadarma Ali saat berbicara di depan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), Kamis (11/12) di Hotel Luwansa, Jakarta.

Mantan Menteri Agama itu mengatakan, surat Menkumham ditandatangani tanggal 28 Oktober. Sedangkan di tanggal itu juga berlangsung sidang paripurna. Saat itu, cerita Suryadarma, kader PPP kubu Romahurmuziy membawa sudah membawa surat pengesahan dari Menkumham. Padahal, surat itu seharusnya dilaporkan ke lembaga percetakan negara dan ditembuskan pada pihak terkait.

"Tapi Romy sudah memiliki surat aslinya,"

Karena itu, tambah Suryadarma Ali, tanggal 29 Oktober pihaknya langsung melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada surat pengesahan itu.

"Saya tanya pada saudara-saudara, secara logika, apakah mungkin sekjen menyelenggarakan musyawarah nasional tanpa ketuanya," tanya Ketua Majelis Pertimbangan PPP ini.

Pertanyaan Suryadarma Ali disambut jawaban 'Tidak' dari seluruh DPW yang hadir di Mukernas I PPP ini. Suryadarma juga berpesan pada seluruh kader DPW PPP jangan merasa takut dan khawatir kalah atas kisruh PPP ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika