REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Bendahara Umum Partai Golkar versi Munas IX Bali Bambang Soesatyo berharap sikap Kementerian Hukum dan HAM dilandasi pertimbangan jernih dalam mengambil keputusan mengenai sengketa dualisme kepemimpinan Golkar.
"Agar sikap pemerintah dilandasi pertimbangan yang jernih, Menkumham hendaknya tetap berpijak pada pasal 24 dan pasal 25 UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yang mengatur perselisihan khusus dan umum di tubuh parpol dan pengesahan kepengurusan parpol," kata Bambang di Jakarta, Ahad.
Menurut dia Pasal 25 UU Nomor 2 tahun 2011 ada empat indikator yang harus terpenuhi secara kumulatif untuk mengkualifikasikan telah terjadinya perselisihan khusus dalam kepengurusan Parpol. Dia menjelaskan, pertama, perselisihan karena penolakan untuk mengganti kepengurusan.
"Kedua, penolakan pergantian kepengurusan harus disampaikan secara resmi dalam penyelenggaraan forum pengambilan keputusan tertinggi parpol, seperti munas, kongres, atau muktamar," ujarnya.
Indikator ketiga, menurut Bambang, tentang subjek penolakan pergantian kepengurusan haruslah anggota parpol peserta munas, kongres, atau muktamar. Dan keempat ujar dia, penolakan pergantian kepengurusan harus disuarakan minimal oleh 2/3 peserta munas, kongres, atau muktamar.
Hal itu, menurut dia, ketika Munas IX Partai Golkar di Bali tidak muncul penolakan kepengurusan dari 2/3 peserta Munas, penolakan justru disuarakan kelompok Agung Laksono dari luar forum Munas, tepatnya di Jakarta.
Bambang menjelaskan kepengurusan Golkar versi Munas Bali juga sudah melengkapi surat pernyataan dari ketua dan sekretaris 34 DPD I dan 400-an lebih Ketua dan sekretaris DPD II se-Indonesia yang menolak Munas Ancol dan hanya mengakui hasil Munas IX Bali.
Selain itu, menurut dia, ditambah peryataan sikap 80-an dari 90 anggota Fraksi Partai Golkar di DPR yang juga menolak Munas Ancol. "Jadi sangat jelas bahwa penyelenggaraan Munas IX Partai Golkar di Bali sama sekali tidak memunculkan perselisihan kepengurusan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika