REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui banyak program unggulan yang gagal dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta di tahun 2014.

Ahok mengakui kinerja Pemprov DKI di tahun 2014 buruk, sehingga program-program tersebut tak bisa berjalan.

"Masih banyak sekali program unggulan kita yang belum terlaksana," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (15/12).

Beberapa program unggulan yang gagal dilaksanakan pada tahun ini adalah, zero hole di jalan-jalan Jakarta. Padahal program ini sudah dicanangkan sejak awal masa kepemimpinan Jokowi-Ahok.

Program lain yang tak terlaksana adalah pembelian ribuan unit bus untuk menambah armada TransJakarta, pemasangan sheet pile di bantaran sungai-sungai di Jakarta dan rehabilitasi ratusan bangunan sekolah.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga gagal membebaskan ratusan lahan dari permukiman ilegal. Padahal Pemprov DKI berencana untuk membangun berbagai macam infrastruktur di lahan tersebut seperti rumah susun untuk relokasi warga hingga proyek sodetan yang direncanakan akan menghubungkan Kali Cilliwung dengan Kanal Banjir Timur (KBT).

Terkait hal ini, Ahok menegaskan di tahun 2015 akan menyewa ratusan pengacara profesional untuk menyelesaikan masalah hukum yang kerap timbul dalam upaya Pemprov membongkar permukiman liar.

"Makanya nanti kita harus berani menggugat warga, biar orang habis diusir, enggak berani balik lagi," ucapnya.

Selain itu agar di tahun 2015 kinerja Pemprov DKI bisa meningkat, Ahok berencana untuk terus melaksanakan strategi rotasi jabatan.

Ia menegaskan tak mau ada lagi oknum pejabat yang bermain dengan anggaran dan membuat pelaksanaan program-program unggulan terhambat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika