REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Berkembangnya wacana Musyawarah Nasional (Munas) rekonsiliasi Partai Golkar, sebaiknya disikapi secara arif dan bijaksana guna mempersatukan kembali para kader Golkar dari tingkat pusat sampai ke daerah.

"Kalau memang ada niat seperti itu, justeru lebih bagus dan merupakan jalan terbaik agar persatuan dan kesatuan bisa terwujud kembali dan ada saling pengertian antara para kader," kata Wakil Ketua DPD Partai Golkar Maluku Efendy Latuconsina di Ambon, Rabu.

Sebaliknya, katanya, kalau masing-masing pihak tetap mempertahankan munas masing-masing sebagai yang sah, akhirnya bisa membuat hancur partai ke depan dan menjadi pecah karena setiap orang punya kepentingan. "Kalau kita merasa munas versi di Bali itu sudah sah, sementara yang versi Ancol juga menyatakan demikian, tetapi kalau ada rekonsiliasi tentunya lebih bagus dan bijaksana," kata Efendi yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku ini.

Munculnya munas versi Bali yang memilih Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dan munas versi Ancol yang menetapkan Agung Laksono sebagai ketua umum juga berdampak pada DPD Partai Golkar Maluku.

Ketua DPD PG Maluku Zeth Sahubrua bersama Wakil Ketua DPRD Maluku Richard Rahakbuw (F-Golkar) dan Efendy Latuconsina hadir dalam Munas Bali. Sementara ada wakil ketua DPD lainnya bersama sejumlah kader yang merupakan mantan anggota DPRD Maluku maupun DPRD Kota Ambon mengikuti munas versi Ancol.

Ikuti Whatsapp Channel Republika