REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan negaranya akan memveto resolusi Palestina di PBB, yang bertujuan mengakhiri pendudukan ilegal Israel di Palestina dalam waktu dua tahun.
Kerry menyatakan sikap negaranya saat pertemuannya dengan pejabat Palestina di London, Selasa (16/12) kemarin, dikutip Maan News, Rabu (17/12). Seorang pejabat Palestina melaporkan Kerry menginformasikan Kepala Perunding Palestina Saeb Erekat bahwa Washington akan menggunakan hak vetonya untuk menggulingkan resolusi Yordania yang mendukung untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mendirikan Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.
Pejabat tersebut mengatakan pertemuan dengan Kerry sangat sulit. Dia menambahkan bahwa Kerry akan mengirimkan rancangan resolusi dan pemerintahan AS menolak setiap referensi untuk masa depan Yerusalem, menentang dua tahun kerangka waktu untuk mengakhiri pendudukan Israel, dan ingin draft untuk menyertakan pengakuan Israel sebagai negara.
Sebelum pertemuannya dengan Erekat di London, Kerry mengatakan ia mengadakan pembicaraan dengan berbagai pemimpin selama tur tiga hari di Eropa dan menyatakan bahwa AS sangat hati-hati dalam mengambil keputusan terkait persoalan ini.
Kerry mengatakan kepada Erekat bahwa Gedung Putih menentang draf yang telah disetujui oleh Liga Arab, sementara Departemen Luar Negeri AS mengakui ada pembicaraan mengenai penggunakan hak veto terhadap Israel.
AS sendiri berusaha mencegah Palestina dan negara-negara Arab mengirimkan rancangan resolusi ke PBB agar tidak menggunakan hak vetonya dan harus berseberangan dengan Palestina dan negara-negara Arab.
Israel sendiri terus melakukan perluasan permukiman ilegal di berbagai belahan Tepi Barat yang diduduki, termasuk di dalam dan sekitar Yerusalem, sementara tentaranya terus melakukan aksi terornya dengan menyerang dan menculik warga Palestina.
AS menyediakan Israel dengan lebih dari tiga miliar dolar AS setahun dalam bantuan langsung, di samping ratusan juta dalam kontribusi militer dan keamanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika