REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk menyelesaikan semua program prioritas tahun 2015, sesuai target.
"Ini rapat sama DPU biar samakan persepsi. Jadi kita tahu depan ngebut kerja," kata Ahok di Balai Kota, Kamis (18/12).
Setelah memberikan instruksi kepada masing-masing suku dinas, mantan bupati Belitung Timur itu tidak ingin lagi mendengar ada jajarannya mengeluhkan masalah teknis dalam menyelesaikan pekerjaanya.
"Saya gak mau dengar jalur inspeksi, PU telat setpile, telat ngeruk, telat bangun jalan. Ini gak boleh lagi. Jadi sistemnya semua harus terpadu," ujarnya.
Ahok juga meminta kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membuat trobosan baru agar program kerja 2014 bisa diselesaikan.
"Sekarang kita berharap kepada LKPP harus berpikir secara bisnis bukan teknis," ujarnya.
Agar semua pekerjaan bisa selesai sesuai terget, LKPP harus segera menyediakan daftar harga barang dan jasa yang diperlukan semua SKPD bisa dilihat melalui sistem online atau e-katalog.
Ia melanjutkan, saat ini LKPP belum bisa menyediakan daftar harga barang dan jasa melalui online. Ahok mengatakan LKPP masih menggunakan cara lama untuk mengetahui harga barang dan jasa itu harus mendatangi tempat produksi pembuatannya.
Saat ini untuk masalah pembelian prodak barang dan jasa pembeliannya juga haru melalui tender. Menurutnya cara itu sudah harus ditinggalkan, sekarang yang harus dilakukan LKPP adalah melihat harga barang dan jasa di pasaran dan diambil yang paling tinggi.
"Kalau patokan tinggikan bisa tawar lagi. Tapi minimal SKPD bisa langsung beli. Masak gara-gara butuh blackberry aja pake lelang berbulan-bulan, kenapa gak langsung beli aja," jelasnya.
Dengan begitu menurut mantan anggota DPR itu mengatakan penyerapan APBN bisa lebih maksimal jika berbelanja melalui online yang disediakan LKPP.
Ahok menilai, daftar produk barang dan jasa yang disediakan oleh LKPP dengan sistem elektronik atau disebut e-katalog sangat memudahkan pemerintah dalam berbelanja kebutuhan pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika