REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) relatif masih kuat. Mereka tidak terlalu terpengaruh oleh kebijakan Jokowi-JK menaikan harga BBM bersubsidi.

"Sebanyak 70 persen responden yakin bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan membawa perbaikan dan kesejahteraan bagi Indonesia," kata Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hasan Nasbi saat menyampaikan hasil surveinya tentang Approval Rating kepada wartawan di Jakarta, Ahad (21/12).

Ia mengungkapkan sebanyak 57 persen responden memang menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun mereka masih memberi waktu kepada Jokowi-JK untuk menunjukan kinerjanya. Kebanyakan ingin melihat kinerja Jokowi-JK selama 100 hari hingga setahun pascapelantikan keduanya sebagai presiden dan wakil presiden.

"Posisi Jokowi-JK masih relatif kuat. Tapi ini warning buat pemerintahan," ujarnya.

Sisa waktu yang diberikan masyarakat mesti dimanfaatkan secara optimal kepada Jokowi-JK. Hasan mengatakan Jokowi-JK harus lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan.

Sebab, masyarakat yang tidak memilih Jokowi-JK cukup besar dan akan bersikap jauh lebih kritis. "Ini tentu jadi modal kuat pemerintahan Jokowi-JK untuk tetap percaya diri," katanya.

Survei Cyrus Network dilakukan selama periode 1 sampai 7 November 2014. Ada sebanyak 1.220 responden di 33 provinsi yang dilibatkan dalam survei tatap muka langsung. Margin of error survei kurang lebih 3,1 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika