REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Pindad Silmy Karim mengatakan pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada 2015 akan meningkatkan pembelian senjata ke Pindad hingga 40 persen.
"Kemenhan akan meningkatkan pembelian senjata. Kami (Pindad) siap untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan terus meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi senjata dan amunisi," kata Silmy usai dilantik menjadi Dirut Pindad, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (22/12).
Menurut Silmy, proses transformasi di PT Pindad tengah berlangsung dengan tiga target yaitu pertama mampu memenuhi keingingan dari pemerintah untuk memenuhi alutsista.
Kedua memenuhi spesifikasi dan kualitas dari konsumen, dan ketiga menyiapkan Pindad bersaing dengan produsen senjata internasional. "Sekarang saya akan lanjutkan untuk bisa memenuhi ekspektasi pemegang saham, yakni pemerintah, user, serta menyiapkan Pindad untuk bersaing dalam level internasional," tuturnya.
Peningkatan permintaan kepada Pindad sesuai dengan arahan Sekretaris Kabinet, seperti peluru, panser dan amunisi.
Silmy Karim, lulusan Naval Postgraduate School, US Navy, Amerika Serikat ini dikenal sebagai profesional yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan pertahanan. Ia telah lama menggeluti kebijakan dan seluk beluk industri pertahanan di Indonesia.
Silmy telah mengikuti pendidikan pertahanan di berbagai institusi seperti NATO School di Jerman, dan George C. Marshall European Center for Security Studies di Jerman.
Di tingkat internasional, Silmy pernah berkarir pada FMC Corporation, salah satu perusahaan kimia terkemuka di dunia untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian, industri, energi dan pasar global.
Sedangkan di dalam negeri, menjadi Staf Khusus Kepala BKPM, dan menjadi Juru Bicara Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Kemenhan.
Pria lulusan terbaik program pendidikan pemimpin muda Lemhanas ini sempat juga berkarir di PT Pal Indonesia (Persero). Sedangkan dalam organisasi, Silmy pernah menjabat Ketua Badan Pengurus Pusat HIPMI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika