REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai penegakan hukum tahun 2014 memberikan harapan publik karena sejumlah langkah yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di awal pemerintahannya.
"Di awal pemerintahannya Jokowi-JK telah menumbuhkan harapan publik akan penegakan hukum yang lebih baik," kata Ketua DPP PDI-P Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Trimedya Panjaitan di Jakarta, Selasa (30/12).
Trimedya mencontohkan di awal pemerintahannya Jokowi-JK menunjukkan sikap tegas terhadap birokrasi yang korup, penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan berbendera asing, dan penolakan grasi kepada terpidana mati kasus narkoba.
Dia mengatakan pemerintahan Jokowi-JK harus memanfaatkan momentum tingginya harapan dan kepercayaan publik tersebut untuk memberantas korupsi secara tegas dan konsisten. "Selain itu untuk memenuhi komitmennya dalam pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu dari sembilan agenda prioritas atau Nawa Cita," ujarnya.
Trimedya mengatakan PDI-P mendorong Jaksa Agung untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Kejaksaan Agung menurut dia harus membuka kembali kasus-kasus lama, memeriksa kembali secara cermat perkembangan kasusnya, melakukan gelar perkara, lalu mengumumkan proses penyelidikan kasus tersebut ke publik bagaimana penyelesaian selanjutnya.
"Kejaksaan Agung harus segera melimpahkan berkas perkara yang penyidikannya telah selesai ke Pengadilan HAM atau Pengadilan HAM Ad Hoc," katanya.
Dia mengatakan sampai saat ini masih banyak kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan dan menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Jokowi-JK. Kasus-kasus itu menurut dia antara lain kasus Papua 1966-1998, Peristiwa Tanjung Priok 1984, kasus Talangsari Lampung 1989.
"Lalu kasus 27 Juli 1996, penembakan di Trisakti, Semanggi I dan II, kerusuhan sosial akhir Orde Baru, Peristiwa Priok, dan Penculikan oleh Tim Mawar serta kasus tewasnya aktivis HAM Munir Said Thalib," ujarnya.
Dia menegaskan kasus HAM di masa lalu menjadi salah satu tantangan berat pemerintahan Jokowi-JK dan harus dijawab sekaligus mewujudkan visi-misi pemerintah dalam penegakan hukum dan HAM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika