REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Islah Partai Golkar belum menemui titik terang. Kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan kubu Agung Laksono masih bersikeras dengan padangan politiknya masing-masing.
"Belum ada perubahan posisi dalam proses perundingan antara kubu Aburizal dan Agung," kata Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil munas IX Bali (kubu Ical), Bambang Soesatyo saat dihubungi Republika, Senin (5/1).
Ada dua isu utama yang membuat negosiasi politik antara kubu Ical dan Agung berlangsung alot. Pertama, tentang eksistensi politik Golkar di Koalisi Merah Putih (KMP). Kedua, mengenai sikap politik Golkar terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Bambang mengingatkan kubu Agung untuk tidak memaksa Golkar keluar dari KMP. Menurutnya posisi Golkar di KMP sudah final. Tidak bisa dijadikan bahan tawar-menawar dalam mencapai islah.
"Kalau syaratnya harus menjadi bagian pemerintahan dan keluar dari KMP, ya sorry saja. Kami tidak bisa memenuhi harapan tersebut," ujar Bambang.
Kubu Ical percaya KMP bisa menjadikan Golkar partai penyeimbang yang kuat dan kritis. Bambang mengatakan kalau semua partai ikut di dalam pemerintahan dan semua mendapat jatah jabatan, tidak akan ada partai yang berperan mengontrol kekuasaan. Kalau sudah begini rakyat dan negara lah yang akan dirugikan. Bambang juga menjamin selama Golkar di luar pemerintahan tidak akan ada lagi penyalahgunaan kekuasaan dan perampokan keuangan negara seperti dalam kasus BLBI dan skandal Bank Century.
Bambang mempertanyakan keinginan kubu Abung membawa Golkar keluar dari KMP dan bergabung dalam pemerintahan. Sebab menurut Bambang keinginan itu bisa melanggengkan konspirasi jahat pemerintah menyalahgunakan kekuasaan.
Selain itu, kata Bambang, keinginan membawa Golkar ke dalam pemerintahan bisa jadi karena ada oknum Golkar yang masih berharap menjadi menteri. Oknum semacamini berharap jabatan dari perombakan kabinet (reshuffle) yang mungkin dilakukan Jokowi di kemudian hari. "Sehingga ngotot dan menjual murah partai Golkar untuk kembali menjadi hamba kekuasaan, demi kepentingan pribadi," kata Bambang.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI ini juga menolak usul menggelar musyawarah nasional (munas) rekonsiliasi sebagai jalan mengakhiri konflik. Bambang menilai munas rekonsiliasi hanya akan membuat konflik di internal Golkar semakin parah. "Nggak perlu. Nggak ada gunanya. Malah tambah gaduh," ujarnya.
Bambang mengatakan jalan terbaik menyelesaikan konflik Golkar adalah melalui jalan pengadilan. Dia memastikan proses pengadilan yang panjang tidak akan menghambat Golkar dalam pengajuan kepala daerah. Sebab saat ini pemerintah masih mengakui kepengurusan Golkar hasil Munas Riau 2009 lalu.
Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas IX Ancol (kubu Agung), Ace Hasan Syadzily mengatakan klausul mengeluarkan Golkar dari KMP dan mendukung pemerintahan Jokowi-JK tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dua klausul itu menurut Ace merupakan hasil keputusan munas Ancol. "Partai Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih, mendukung pemerintahan Jokowi-JK," ujar Ace.
Ace mengklaim dua klausul tersebut mencerminkan kehendak rakyat. Dia mengatakan akan terus memperjuangkan klausul tersebut dalam perundingan dengan kubu Ical. "Kami berharap secepatnya kita selesaikan. Kalau bisa bulan ini kenapa harus diperlambat," kata Ace.
Ikuti Whatsapp Channel Republika