REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) pesimis perundingan damai dengan kubu Agung Laksono pada sore nanti bakal membuahkan hasil. Hal ini karena kedua kubu memiliki perbedaan prinsip soal posisi politik Golkar.
"Ini yang membuat perundingan menuju islah nanti sore menurut saya akan deadlock," kata Ketua DPP Partai Golkar, Tantowi Yahya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/1).
Tantowi mengatakan, tuntutan kubu Agung Laksono agar Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan masuk ke pemerintahan sulit untuk dipenuhi. Sebab, keberadaan Golkar di Koalisi Merah Putih (KMP) dan luar pemerintahan merupakan keputusan Munas IX Bali.
Keputusan itu tidak bisa diubah sembarangan oleh para juru runding. Kalaupun ingin diubah maka harus melalui keputusan munas atau paling tidak rapat pimpinan nasional.
"Berada di luar pemerintahan dan di dalam KMP adalah kehendak peserta Munas yang nota bene adalah pemilik Partai Golkar," ujarnya.
Keputusan Golkar berada di KMP dan luar pemerintah sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Tantowi mengatakan Golkar tidak akan sungkan mendukung program pemerintah yang sejalan dengan keinginan rakyat dan sesuai dengan mukadimah UUD 1945.
Namun Golkar dan partai-partai di KMP juga akan bersikap kritis apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menyusahkan rakyat. Tantowi mengatakan pihaknya siap menyelesaikan sengketa kepengurusan DPP Golkar ke pengadilan. Namun dia masih berharap ada solusi terbaik yang bisa diambil kedua kubu.
"Gak enak lah urusan rumah tangga sampai dibawa ke pengadilan dan jadi tontonan rakyat," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Jendral DPP Golkar kubu Agung Laksono, Zainudin Amali menegaskan pihaknya hanya akan berdamai dengan kubu Ical jika ada kesepakatan mengeluarkan Golkar dari KMP dan mendukung pemerintah.
Dia menilai keberadaan Golkar di KMP bertentangan dengan doktrin partai. "Kami mau Golkar kembali ke jati diri yang mandiri," kata Zainudin kepada wartawan di kantor DPP Golkar, Slipi Jakarta Barat, Rabu (7/1).
Zainudin mengatakan selama ini Golkar tidak pernah masuk dalam koalisi yang bersifat permanen seperti di KMP. Baginya koalisi permanen hanya akan menyulitkan manuver-manuver politik Golkar. Koalisi, imbuhnya, harus mengacu pada isu yang akan diperjuangkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika