REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa pejabat publik yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejauh ini pernah terlibat dalam partai pengusung Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Pengamat politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, menilai hal tersebut menunjukkan, kepentingan politik masih kuat dalam menentukan pejabat publik.

"Di indonesia, kepentingan politik masih kuat mewarnai penentuan jabatan publik," ujarnya kepada ROL, Sabtu (10/1).

Emrus tidak bisa memastikan apakah langkah yang diambil Jokowi dalam memilih pejabat publik merupakan bentuk balas jasa politik atau tidak. Karena ia melihat politik itu serba relatif dan tidak pasti. 

Namun, ia melihat, langkah yang diambil Jokowi mengindikasikan kalau kepentingan masih kuat mewarnai perpolitikan di Indonesia.

Ia menilai, ada orang kuat di luar Jokowi yang menentukan jabatan publik tersebut. Indikasinya, terlihat dari pengangkatan menteri Jokowi yang sempat maju-mundur. 

"Selalu saya mengatakan bahwa ada orang kuat yang berpengaruh kuat, di suatu partai kuat, untuk menentukan jabatan publik tersebut. Artinya, di luar Joko Widodo," jelas Emrus.

Sebelumnya, Jokowi menunjuk politikus Partai Nasdem HM Prasetyo sebagai jaksa agung. Setelah itu, Jokowi juga memilih I Dewa Gede Palguna yang merupakan mantan politikus PDIP sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. 

Terakhir, berdasarkan bocoran surat yang beredar, Jokowi mengajukan nama Budi Gunawan yang merupakan mantan ajudan Ketum PDIP Megawati sebagai kapolri yang baru. Nasdem maupun PDIP merupakan partai dalam KIH yang mengusung pencalonan Jokowi sebagai presiden pada 2014.

Ikuti Whatsapp Channel Republika