REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristanto mengenai lobi politik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad diduga sebagai bentuk untuk menjatuhkan lembaga antirasuah itu.
Pengamat hukum Universitas Islam Indonesia Muzakkir menyatakan, Hasto harus mempunyai bukti yang kuat terkait tudingan saat pemilihan cawapres saat pilpres itu.
Namun, ia menekankan, negosiasi politik adalah perbuatan sah. Asalkan terlepas dari jabatan Samad sebagai ketua KPK dan tidak menyalahi etika lembaga.
Kasus ini, ujar dia, mirip dengan tudingan kepada Wakil KPK Bambang Widjojanto yang diduga melakukan aksi suap-menyuap dalam menangani perkara yang dilaporkan oleh Bonaran Situmeang pada September 2014.
"Bambang mengadu kepada lembaga resmi negara, pada akhirnya ia tidak terbukti melakukan apa yang dituduhkan kepadanya. Hal ini hanya sebagai bentuk untuk melemahkan KPK. Kalau Samad merasa keberatan laporkan saja ke pihak kepolisian," ujar Muzzakir, Kamis (22/1).
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDIP Hasto Kristyanto mengatakan, membenarkan informasi mengenai keinginan Ketua KPK Abraham Samad untuk menjadi wakil Presiden Joko 'Jokowi' Widodo.
Informasi tersebut terungkap melalui tulisan berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad" yang beredar melalui salah satu forum di media sosial. Pertemuan yang diungkap melalui tulisan itu pun disebut juga tidak salah.
Samad telah membantah tulisan tersebut. "Dengan demikian pernyataan yang disampaikan oleh Pak Abraham Samad bahwa itu fitnah sangatlah tidak tepat," kata Hasto di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/1).
Hasto mengatakan, seharusnya Samad mengakui adanya pertemuan-pertemuan tersebut. Pertemuan yang dilakukan antara Abraham dengan petinggi PDIP dan Nasdem tersebut disebut telah terjadi lebih dari lima kali.
"Sekurang-kurangnya pertemuan tersebut sudah enam kali dengan para petinggi kedua parpol, yakni PDIP dan Nasdem dalam membahas pencalonan dia (Abraham Samad) sebagai Wapres saat itu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika