REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf menilai rumah sakit dipastikan akan kesulitan menangani lonjakan pasien demam berdarah dengue (DBD). Sebab, banyak rumah sakit saat ini sudah banyak yang mengalami kekurangan infrastruktur kesehatan, karena lonjakan pengguna BPJS.

"Pengguna BPJS bertambah sekitar 400 persen, hampir kesulitan saat ini menangani pasien, terlebih nanti pasien endemik DBD," kata Dede Yusuf pada ROL Kamis (5/2).

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, DPR dan Kementerian Kesehatan saat ini sedang mengupayakan menambah anggaran infrastruktur bagi rumah sakit. Namun, Kemenkes sepertinya belum melihat pentingnya penambahan infrastruktur kesehatan ini.

Karenanya, kata Dede, dari pagu anggaran infrastruktur yang diajukan Menteri Kesehatan tahun anggaran 2014/2015 sebesar Rp 12 triliun, hanya disetujui Rp 5 triliun oleh Menteri Keuangan.

Padahal, Komisi IX juga melihat mendesaknya kondisi penanganan kesehatan di Indonesia ini. Infrastruktur yang butuh ditambah di bidang kesehatan, imbuh dia, antara lain jumlah ruang rawat, tempat tidur, serta tenaga kesehatan.

Menurut Dede Yusuf, kalau tidak terjadi lonjakan pasien pengguna BPJS, diprediksi rumah sakit masih mampu untuk menangani pasien DBD. Dari total anggaran yang diperoleh Kementerian Kesehatan sebesar Rp 51 triliun, sekitar Rp 26 triliun dialokasikan untuk BPJS.

Artinya, lebih dari separuh anggaran Kemenkes digunakan untuk program BPJS. Sedangkan alokasi untuk penambahan infrastruktur kesehatan tidak seimbang dengan BPJS.

"Ini masih sangat kurang, harusnya Kemenkes mendapat Rp 100 triliun berdasar 5 persen dari APBN, tapi ini hanya separuhnya," kata dia.

Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka mengatakan Pemerintah harus siap dalam kondisi apapun untuk menangani lonjakan pasien DBD. Langkah pemerintah yang membuat sosialisasi masif di masyarakat perlu didukung dengan penyiapan fasilitas untuk menangani pasien DBD. Baik itu fasilitas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sebab itu, dibutuhkan koordinasi yang lebih dalam mengantisipasi lonjakan pasien DBD ini. Harus ada program yang berkelanjutan untuk mengatasi penyakit DBD ini sampai tingkat paling bawah. "Bukan perkara belum siap, harus siap pemerintah," tegas Rieke.

Ikuti Whatsapp Channel Republika