REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengembalian RAPBD DKI oleh Kementerian Dalam Negeri kembali memancing kecurigaan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama terkait oknum DPRD DKI yang sengaja menghambat pengesahan rancangan anggaran tersebut.

"Ini persoalan oknum DPRD ngomong atau kirim surat ke Kemendagri, bahwa yang dikirim dari kita tidak sah tapi harus dari mereka," tutur Ahok di Balai Kota, Senin (9/2).

Ia berharap agar Kemendagri menyetujui RAPBD DKI karena sudah diketok palu. Menurutnya oknum DPRD berusaha untuk memasukan kembali anggaran senilai Rp 8,8 triliun yang sempat ia tolak. Tak hilang akal, ia ingin tindak lanjut berikutnya dilakukan melalui e-Budgeting.

Karena kesal, Ahok mengatakan akan menggunakan APBD tahun lalu, jika rancangan yang sekarang tidak juga disetujui. "Tidak apa-apa. Kita tidak perlu APBD kok!" tegasnya.

Terkait hal ini, Kementerian Dalam Negeri mengonfirmasi bahwa dikembalikannya RAPBD Jumat (6/2) lalu karena ketidaksesuaian format. Namun, Ahok tetap menganggap bahwa alasan sebenarnya bukan itu. Sebab bentuk formatnya selalu seperti itu sejak dulu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika