REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar masih optimistis Badan Anggaran (Banggar) DPR akan menyetujui penambahan anggaran untuk kementeriannya. Dia mengatakan Banggar DPR sedang mengkaji usulannya. "Masih ada waktu. Barangkali teman-teman di Banggar masih bisa mengusahakan pengajuan kita,” kata Marwan kepada wartawan di Jakarta.

Marwan mengatakan kementeriannya membutuhkan anggaran sebesar Rp 10,4 triliun. Hal ini agar pemetaan masalah yang terjadi di desa tertinggal bisa terselesaikan secara optimal. Apalagi besaran anggaran yang diajukan disusun sesuai instruksi Presiden Jokowi. “Ini (anggaran) belum sesuai harapan kita. Kita masih ingin untuk membereskan desa-desa yang sangat tertinggal terutama di daerah perbatasan yang mesti kita genjot. Itu kan sesuai instruksi presiden," ujarnya.

Marwan mengatakan Komisi V DPR selaku mitra kerja kementeriannya telah menyetujui penambahan anggaran. Tinggal sekarang bagaimana banggar memproses keputusan tersebut. "Selama ini Komisi V apresiasi dan mendukung penuh kita," kata Marwan.

Politikus PKB ini juga berharap, Menteri Keuangan bisa mendorong banggar menyetujui penambahan anggaran. Sebab banyak desa-desa tertinggal yang harus menjadi prioritas pembangunan. “Menkeu harus all out. Karena arahan presiden seperti itu untuk memperjuangkan daerah tertinggal," ujarnya.

Sebelumnya Banggar DPR enggan menyetujui penambahan anggaran untuk Kementerian Desa. Namun sedianya hari ini Banggar DPR akan kembali menggelar rapat dengan Menteri Desa untuk membahas masalah tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika