REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Desa, Pembengunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) menyatakan ekonomi masyarakat desa memiliki potensi untuk menguasai pasar. Sayangnya masih mengalami banyak hambatan.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Marwan Jafar mengatakan, potensi ekonomi masyarakat desa sebenarnya sudah mampu menguasai pasar di perkotaan. Namun sayangnya, potensi ekonomi masyarakat desa itu mengalami hambatan seperti infrastruktur ekonomi.
“Selain itu, potensi tersebut belum dimaksimalkan secara pemasarannya,” kata dia, di Jakarta, Kamis (12/2). Akibatnya, kemiskinan masih terjadi di desa.
Ia menyebutkan, dari 74 ribu desa, jumlah penduduk miskin yang tinggal di desa masih berkisar 19 juta orang, sedangkan di kota 11,1 juta orang. Persentase jumlah penduduk miskin di desa jauh lebih tinggi daripada di kota, yakni 14,4 persen dibandingkan 8,5 persen.
Kemudian jumlah jumlah desa tertinggal saat ini mencapai 24,48 persen atau 18.126 desa. Supaya prioritas membangunan infrastruktur ekonomi berjalan, Marwan menyebutkan bahwa peran data dan informasi tentang kondisi lokasi sangat penting dalam kerangka pengembangan wilayah.
Sehingga, ia menegaskan perlunya dibangun informasi mengenai potensi dan akses terhadap pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan. Saat ini, kata dia, pemetaan permasalah arah kebijakan kesenjangan pembangunan antar wilayah memang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatra.
Namun pada era pemerintahan sekarang yang tertuang dalam Nawa Cita dan Nawa Kerja dipastikan akan dilakukan keberpihakan pemerintah dalam pengembangan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Khususnya pembangunan infrastruktur strategis (supply-driven) dan juga keterkaitan perdagangan antar-pulau.