REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan penguatan desa di perbatasan dapat memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Pembangunan desa di wilayah perbatasan akan menjadi prioritas kami. Pembangunan desa di wilayah perbatasan, akan diselaraskan dengan program transmigrasi untuk mempercepat laju pertumbuhan di daerah perbatasan," katanya di Jakarta, Sabtu.
Marwan mengatakan bahwa saat ini desa-desa di perbatasan masih mengalami ketertinggalan."Nanti bisa saja, kita akan buka kawasan transmigrasi di wilayah perbatasan. Dengan begitu, sumber daya manusia (SDM) di wilayah perbatasan akan bisa dimaksimalkan untuk pemberdayaan masyarakat" ujar Marwan.
Transmigrasi di daerah perbatasan, lanjut dia, bisa saja diberikan kepada keluarga TNI yang selama ini mempunyai tugas di daerah perbatasan.
"Program transmigrasi untuk penguatan SDM desa di perbatasan, bisa saja nanti dimanfaatkan oleh para keluarga TNI yang selama ini bertugas menjaga perbatasan," ungkap dia.
Selain itu, menurut Marwan, harus ada kerja sama lintas kementerian untuk membangun infrastruktur desa daerah perbatasan darat, untuk mempercepat laju pertumbuhan masyarakat.
"Kami akan berkerja sama dengan beberapa kementerian untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, agar laju pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dan tidak tertinggal jauh dengan negara tetangga," katanya.
Paradigma pembangunan desa daerah perbatasan memang harus mengalami perubahan. Menurut Marwan, desa di daerah perbatasan harus menjadi pintu terdepan NKRI.
Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat provinsi, dan 15 kabupaten/kota yang memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda. Di Kalimantan terdapat batas sepanjang 2.004 km, di Papua 700 km dan Timor Leste mempunyai garis sepanjang 300 km.
Ikuti Whatsapp Channel Republika