REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan desa di wilayah perbatasan akan menjadi prioritas. Pembangunan desa di wilayah perbatasan, akan diselaraskan dengan program transmigrasi untuk mempercepat laju pertumbuhan di daerah perbatasan.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Marwan Jafar mengatakan, pihaknya akan menyelaraskan program pemberdayaan masyarakat desa dengan program transmigrasi untuk memperkuat desa perbatasan yang selama ini masih mengalami ketertinggalan.
"Nanti bisa saja, kita akan buka kawasan transmigrasi di wilayah perbatasan. Dengan begitu, Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah perbatasan akan bisa dimaksimalkan untuk pemberdayaan masyarakat," ujar Marwan di Jakarta, Sabtu (14/2).
Transmigrasi di daerah perbatasan, lanjut Marwan, bisa saja diberikan kepada keluarga TNI yang selama ini mempunyai tugas di daerah perbatasan. "Program transmigrasi untuk penguatan SDM desa di perbatasan, bisa saja nanti dimanfaatkan para keluarga TNI yang selama ini bertugas menjaga perbatasan," katanya.
Selain itu, menurut Marwan, harus ada kerjasama lintas kementerian untuk membangun infrastruktur desa daerah perbatasan darat, untuk mempercepat laju pertumbuhan masyarakat.
"Kita nanti akan berkerjasama dengan beberapa kementerian untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, agar laju pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dan tidak tertinggal jauh dengan negara tetangga," kata politikus PKB tersebut.
Paradigma pembangunan desa daerah perbatasan memang harus mengalami perubahan. Menurut Marwan, Desa didaerah perbatasan harus menjadi pintu terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Dengan memberdayakan masyarakat desa di perbatasan, secara tidak langsung juga akan memperkokoh NKRI," ujar Marwan.
Untuk diketahui, perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat provinsi, dan 15 kabupaten/kota yang memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda. Di Kalimantan terdat batas sepanjang 2004 kilometer (km), di Papua 700 km dan Timor Leste mempunyai garis sepanjang 300 km.
Ikuti Whatsapp Channel Republika