REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia akan melaksanakan hukuman mati atas dua warga Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Mengingat mekanisme ini ditentang oleh banyak negara di dunia, termasuk Australia, maka pemerintah Indonesia perlu menyikapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dalam hubungan bilateral dengan Australia.
Direktur Eksekutif Indonesian Center for Democracy, Diplomacy & Defense (IC3D) Teuku Rezasyah memperkirakan pemerintah Australia akan menghadapi tentangan dan tekanan di dalam negeri dari pihak oposisi, tokoh-tokoh dalam pemerintahan, dunia usaha, media massa, perguruan tinggi, lembaga riset, pemuka agama, dan masyarakat umum.
"Walaupun hubungan Indonesia-Australia sangat kokoh, namun tantangan dan tekanan dari dalam negeri tersebut berpotensi memaksa pemerintah Australia meninjau ulang berbagai kesepakatan bilateral yang telah dicapai pada tataran politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan," ujar Reza dalam pernyataan pers kepada Republika, Ahad (15/2).
Tekanan tersebut dapat berujung pada pemikiran untuk memberikan hukuman psikologis, seperti menurunkan jumlah bantuan luar negeri, membatasi investasi, memperkecil jumlah penerima beasiswa, mengeluarkan larangan wisata, menayangkan praktik HAM di masa lalu, membatasi kerjasama militer dan latihan militer, serta menarik kepesertaan dalam Sekolah Staf dan Komando di tingkat angkatan dan TNI.
Menurut pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran tersebut, kuatnya organisasi yang berbasis HAM di Australia, dan luasnya jaringan mereka di seluruh dunia juga berpotensi menjadikan Australia sebagai basis untuk mengkritisi sistem hukum di Indonesia. Australia juga diperkirakan akan mempertanyakan legitimasi pemerintah Indonesia dari perspektif HAM.
Krisis ini diperkirakan akan berlangsung setidaknya satu bulan, sehingga memaksa pemerintah Australia menarik duta besarnya di Jakarta untuk beberapa waktu. Tujuan kepulangan ini adalah berkonsultasi dengan pemerintah Australia, parlemen Australia, dan masyarakat umum, untuk menjelaskan sudah optimalnya pemerintah Australia mengupayakan pembebasan kedua warga negara tersebut, dan terus dijalankannya upaya membebaskan tujuh narapidana yang juga menghadapi tuntutan hukuman mati.
"Seluruh perdebatan yang akan terjadi di Australia ini biasanya dikemas dengan sangat baik sehingga berpotensi mengundang tanggapan dari seluruh dunia, termasuk menantang terbentuknya opini kritis dari berbagai kalangan di dalam negeri Indonesia, dengan melibatkan media massa cetak dan elektronik, sehingga berpotensi memperburuk hubungan bilateral," kata Reza.
Reza berharap pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak terpancing dengan perdebatan yang akan terjadi di Australia dan di Indonesia sehingga menjauhkan diri dari tekanan yang tidak simpatik yang. Tekanan itu misalnya, penarikan duta besar Indonesia di Canberra, memboikot produk Australia di Indonesia, meninjau ulang investasi Australia di Indonesia dan membatalkan agenda kerjasama yang telah terencana dengan baik.
"Selain mengoptimalkan hubungan diplomatik yang telah berjalan sangat baik saat ini, diharapkan pemerintah Indonesia mampu membangun diplomasi publik dengan melibatkan media massa, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan rohaniwan, untuk menyosialisasikan pentingnya hubungan Indonesia-Australia di tingkat masyarakat," ujar Reza.
Dia berharap diplomasi publik ini mampu menyadarkan masyarakat Australia atas sudah berjalannya proses hukum di Indonesia yang terbuka, teruji, dan tidak memiliki muatan politik, sehingga pelaksanaan hukuman mati tersebut merupakan sebuah upaya HAM untuk melindungi seluruh penduduk Indonesia dari ancaman narkoba yang juga merupakan ancaman nyata bagi peradaban dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika