REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama membantah pernyataan anggota DPRD DKI yang menyampaikan bahwa belanja pegawai dalam APBD mencapai 80 persen.

Menurut Ahok, justru ia memotong beberapa dana honorer. "Mana ada 80 persen," tegasnya di Balai Kota, Selasa (24/2).

Ia menjelaskan, jika dibanding dengan daerah lain biaya pegawai DKI sudah menurun. Namun begitu pada kenyataannya Ahok menetapkan sistem TKD yang lebih besar dari tahun sebelumnya.

Terkait belanja pegawai dan TKD, sebelumnya Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik menyampaikan bahwa dana tunjangan pegawai tidak pernah dibahas bersama dewan legislatif. Namun, Gubernur tidak menanggapi pernyataan tersebut.

Bahkan ia kembali memaparkan temuan BPKD tentang dana siluman selama dua tahun berturut-turut. "Ini bukan saya yang ngomong loh. BPKD yang bilang ada dana siluman dalam e-budgeting," ujarnya.

Ia pun kemudian mempertanyakan mengapa Kementerian Dalam Negeri hanya diam, saat ia meminta APBD diproses per beberapa bulan sekali. Menurutnya, alasan Kemendagri diam adalah adanya dana siluman tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika