REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Kementerian Agama untuk membentuk organisasi untuk mualaf. Langkah ini perlu dilakukan agar para mualaf bisa mendapat perhatian dan pemberdayaan.
Ketua Bidang Kajian MUI, Chali Nafis mengatakan, mualaf memang perlu mendapatkan pembinaan secara umum. “Bukan secara khusus seperti kegiatan individu-individu,” ungkapnya kepada ROL, Kamis (26/2).
Chali menjelaskan, umat Islam dan pemerintah perlu menjalin komunikasi dengan mualaf dalam sebuah organisasi. Menurutnya, pembentukan organisasi secara umum untuk para mualaf perlu dilakukan agar akidah para mualaf bisa diperkuat.
Chali mengaku MUI ingin sekali membentuk organisasi secara umum dalam pembinaan mualaf. Namun keinginan itu tidak bisa dilakukan MUI mengingat keterbatasan yang mereka miliki. Oleh sebab itu, Chali mendorong agar pemerintah memberikan dukungan terhadap rencana pemberdayaan mualaf ini.
“Jujur saja, sampai sekarang kita belum ada kesepakatan dengan pemerintah mengenai hal itu,” ujar Ketua Komisi Dakwah MUI ini. Maka dari itu, Chali berharap pemerintah bisa bekerja sama dengan MUI dan Pembina mualaf lainnya.
Menurut Chali, MUI memang mengetahui bahwa Kemenag hanya berfungsi sebagai regulator dalam pemberdayaan zakat termasuk kepada para mualaf. Dia juga menambahkan, Badan Zakat Nasional (Baznas) memang menjadi pihak yang berperan sebagai operator zakat di Indonesia.
“Karena mereka regulator, maka mereka yang mengatur anggaran zakat termasuk pemberdayaan mualaf. Maka dari itu, demi terbentuknya organisasi itu, kami berharap pemerintah bisa memberikan dukungan anggarannya,” jelas Chali.
Karena pentingnya organisasi tersebut, Chali mengatakan MUI akan terus mendorong pembentukannya. Menurutnya, MUI juga kelak akan menfasilitasi para kyai dan ulama yang bisa memberikan pemberdayaan akidah. Selain itu, dia juga berharap pemerintah seperti Kemenag dan Kementerian Koperasi bisa bekerja sama.
“Kenapa Kementerian Koperasi juga? Sebab, kami ingin para mualaf dibina skill-nya untuk berdagang atau lainnya. Maka dari itu, kami berharap ada kerjasama dan dukungan dari kementerian ini,” tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika