REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- DPR RI menilai, saat ini kedaulatan hukum dan politik luar negeri Indonesia sedang diuji. Sebab, tekanan dari berbagai negara di dunia internasional terus diterima Indonesia setelah kembali memberlakukan hukuman mati bagi pengedar narkoba.

Menurut anggota Komisi I DPR RI, Ahmad Zainuddin, pemerintahan Presiden Joko Widodo harus kuat dan tidak melemah menghadapi tekanan-tekanan tersebut. Terutama tekanan untuk menghapuskan hukuman mati.

"Protes negara lain bisa dipahami karena pemerintahan sebelumnya sangat mudah memberikan grasi dalam kasus narkoba,” ujar Zainuddin, Kamis (26/2).

Ia menjelaskan, negara-negara seperti Brazil, Australia, dan Prancis bereaksi keras terhadap kebijakan hukuman mati di Indonesia. Bahkan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott meminta Indonesia mengingat kontribusi Australia yang diberikan saat membantu bencana tsunami.

“Imbauannya (Abbott) ini diungkapkan agar Indonesia membatalkan eksekusi dua warga negaranya yang terlibat penyelundupan narkoba,” jelasnya.

Sementara Menteri Luar Negeri dan Pembangunan Internasional Prancis, Laurent Fabius, memanggil Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Hotmangadjara Pandjaitan Pemanggilan itu untuk meminta penjelasan terkait hukuman yang akan diberikan kepada Serge Areski Atlaoui, warga negara Prancis.

Tekanan serupa juga datang dari Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), Ban Ki-moon.

Ikuti Whatsapp Channel Republika