REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik menuding Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melakukan penipuan.

DPRD disebut telah menyerahkan dua Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) kepada Basuki agar diserahkan ke menteri dalam negeri. Basuki juga menyebut ada RAPBD yang belum selesai dibahas dan ada yang sudah selesai dibahas bersama Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

Namun, kata Taufik, Basuki menyerahkan RAPBD yang belum selesai. "Ini namanya penipuan. Masa yang diserahkan yang belum selesai. Kan ada yang sudah selesai," ujar M taufik di gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Kamis (26/2)

Ia menjelaskan, awalnya RAPBD tersebut sebelum diserahkan ke Basuki masih bersifat bonggolan besar. Maka rapat kerja komisi bersama SKPD terumuskan untuk program kerja satu tahun.

Setelah itu, DPRD membawanya ke banggar untuk diparipurnakan pada 27 Januari 2015. "Totalnya 73,08 triliun," kata M Taufik

Anehnya kata Taufik, Basuki mempermasalahkan APBD yang final dan sudah ketuk palu. Sebab APBD itu telah melalui perubahan setelah rapat.

Taufik menyebut, APBD yang dipermasalahkan Basuki justru APBD yang final, alias telah melalui perubahan setelah rapat dengan SKPD.

Ikuti Whatsapp Channel Republika