REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Asri Anas menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak harmonis sehingga kondisi itu ikut menghambat laju pembangunan di daerah.
Menurut Asri, dalam pencapaian pembangunan di suatu daerah maka dibutuhkan sinkronisasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten. Namun disayangkan, keharmonisan tersebut tampaknya tak terlihat di Sulbar sebagaimana dinilai sejumlah pihak.
DIa berpandangan, ketidakharmonisan antara Pemprov dengan Pemda Kabupaten Mamuju tampaknya sudah berlangsung cukup lama sehingga hal ini menjadi problema dalam menata pembangunan.
"Saya lihat kurang harmonis. Ini terlihat adanya perdebatan antara pemda tingkat Provinsi dan Kabupaten yang harus segera diluruskan. Jika tidak maka ini akan menjadi masalah dalam melakukan penataan sistem pembangunan kita di Sulbar. Tetapi semoga ini hanya persepsi saja," ungkapnya dalam acara Seminar Konstitusi yang dilangsungkan di Mamuju, Kamis (27/2).
Ia menyampaikan, perbedaan pandangan memang harus diakui sebagai hal yang lazim terjadi. Akan tetapi, perbedaan paradigma tak mesti dipertahankan oleh satu pihak demi kelanjutan pembangunan di daerah. Polemik ini perlu direkonstruksi agar tatanan pemerintahan di Sulbar dapat menopang aspek pembangunan.
"Berbeda pendapat itu biasa. Namun alangkah baiknya jika kita duduk bersama dan menyatukan persepsi dan saya rasa itu tidak sulit dilakukan sepanjang ada niat baik. Di Sulbar ini saya anggap harus mulai mengkonstruksi cara pandang agar aspek pembangunan berjalan dengan semestinya," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Sulbar Aras Tammauni juga mengatakan hal yang sama bahwa hubungan antara pemprov dan pemkab tidak berjalan maksimal. Sehingga kata dia, pemprov dan Pemkab harusnya membangun kebersamaan serta lebih kepada transparansi antara satu sama lain agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan.
"Kita perlu bangun kebersamaan dalam membangun Sulawesi Barat, saya menilai selama ini kita pelajari perkembangan Sulbar terus meningkat, namun antara gubernur dengan bupati nampaknya kurang kebersamaan. Saya lebih bagusnya transparansilah dan satukan persepsi," terang Aras yang juga politikus Partai Demokrat tersebut.
Sementara itu, Bupati Mamuju Suhardi Duka yang juga hadir ditempat yang sama menegaskan, bahwa hubungan pemerintah Kabupaten Mamuju dan Pemprov Sulbar bukannya tidak harmonis, melainkan berjalan dengan semestinya.
Namun demikian, Suhardi Duka mengimbau kalau perlu Gubernur Sulbar memanggil dirinya untuk duduk bersama membahas pembangunan di Sulbar. Hal tersebut yang dinilai bupati dua periode itu sebagai tindakan yang kurang dilakukan oleh Gubernur Sulbar.
"Saya kira kita harmonis saja. Ke depannya saya minta Gubernur panggil Bupati duduk satu meja bahas pembangunan, saya akan siap merespon sepanjang itu untuk pembangunan Sulbar," tegas Suhardi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika