REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka pada Jumat (27/2) siang. Ahok mengaku sempat curhat soal ancaman hak angket yang diajukan DPRD DKI Jakarta ke Presiden Jokowi.

Menurutnya, Jokowi mulanya meminta ia menjelaskan permasalahan yang sedang terjadi sehingga muncul wacana hak angket. Presiden, kata dia, juga bertanya soal proses pengajuan hak angket sampai bisa menurunkan seorang kepala daerah.

"Beliau cuma tanya, kalau angket itu bagaimana. Saya jawab kalau angket saya salah, lapor ke Mahkamah Agung, ya dipecat pak," kata Ahok yang mengenakan baju koko warna putih. ‎

Kepada Jokowi, Ahok juga menjelaskan bahwa SK pemecatan dikeluarkan oleh presiden dan presiden tidak bisa menolak keputusan MA.

Ahok menyebut bahwa Jokowi telah memahami betul duduk persoalan yang sedang dihadapinya. Terlebih, Jokowi juga pernah menjadi gubernur dan paham problematika yang dihadapi kepala daerah.

Secara tak langsung, Ahok menyatakan bahwa presiden mendukungnya. Hal itu karena Jokowi meminta ia tetap melanjutkan proyek e-budegting demi menyelamatkan uang negara.

"Saya tanya ke beliau tetap komitmen enggak mau e-budgeting berlaku di seluruh Indonesia? Beliau jawab harus. Presiden mau agar poin-poin penting di APBD itu tidak dikorupsi," ucap mantan bupati Belitung Timur tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika