REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung sikap tegas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait dana siluman yang diungkapnya. Gubernur yang akrab dipanggil Ahok ini telah membeberkan adanya dana siluman yang dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015 oleh DPRD DKI Jakarta.

"Menurut saya oke itu. Kasus jakarta bagus jadi contoh untuk semua DPRD dimanapun, kalau //you// berlebihan masuk pengadilan saja. Menurut saya, saya dukung itu. Biar saja kejadian itu berlangsung," kata JK di Pangkalan TNI AU Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (28/2).

Ia pun menilai sikap Ahok itu merupakan langkah yang bagus dan dapat dijadikan contoh bagi DPRD di wilayah lainnya untuk saling memberikan pengawasan. Upaya pengungkapan dana siluman dari Ahok ini, kata JK, menunjukkan adanya keseimbangan dalam pemeriksaan dan pengawasan antara DPRD dengan Gubernur.

"Jadi bagus. Jadi cek and balances nya bagus. Biar aja gitu sehingga orang jelas yang mana nih," kata JK.

Lanjut JK, ia menilai permasalahan yang tengah terjadi antara Ahok dengan DPRD ini bukanlah masalah politik. "Di DKI bukan masalah politik. Karena semua partai itu bersama-sama bersebrangan dengan Ahok. Artinya disini Gubernur melawan DPRD karena masalah APBD yang dianggapnya itu ada siluman," jelas Kalla.

Pengungkapan ini pun dinilai tak akan menyebabkan Ahok tersingkir dari kursi gubernur. Terlebih, kata Kalla, jika Ahok mengungkap hal yang benar demi menjaga uang rakyat dan negara.

"Jadi disitu bukan politik tapi masalah kehati-hatian menjaga uang rakyat, uang negara," tambahnya.

Seperti diketahui, Ahok telah membeberkan adanya dana siluman sebesar RP 12,1 triliun dalam APBD 2015 oleh DPRD. Bahkan, menurutnya, praktik dana siluman ini telah terjadi sejak 2012. Ahok pun melaporkan dugaan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dapat ditelusuri lebih lanjut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika