REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana menyebut, pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta, tertekan dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Pernyataan itu sampaikan pria yang akrab disapa Haji Lulung itu usai pertemuan mediasi antara DPRD DKI dengan Pemprov DKI pada Kamis (5/3) di Kementrian Dalam Negri. Dalam pertemuan yang tak berujung titik temu ini, Lulung mengatakan Basuki dalam keadaan emosi pada pembahasan terkait RAPBD.

"Heyyy kamu jelaskan Wali Kota Jakarta Barat, katakan," kata Lulung sambil memperagakan Basuki yang menunjuk-nunjuk.

"Itu artinya arogansi pelanggaran etika dan norma bukan hanya terjadi di luar publik, tapi juga internal. Selama  kepemimpinannya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), karyawan, PNS mendapat tekanan yang luar biasa," lanjut Lulung.

Menurutnya, Ahok, sapaan akrab Basuki, selama ini telah berbuat secara seenaknya. Ahok juga dinilai telah menuduh pihak DPRD yang dianggap memiliki dana siluman dalam RAPBD 2015. Sementara ini pihak Kemendagri masih akan mengevaluasi RAPBD. Paling lambat hasilnya akan diserahkan Pemprov pada pekan depan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika