REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kisruh DPRD dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait dengan penyusunan APBD masih berkepanjangan. Bahkan, saat DPRD bertemu dengan Ahok atas prakarsa Kementerian Dalam Negeri, terjadi kericuhan.

Anggota DPD RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta, Dailami Firdaus, meminta agar perseteruan eksekutif dan legislatif itu dihentikan.

"Kalau perseteruan itu dibiarkan berlanjut terus, akan menghambat pembangunan ibukota. Dan, ini merugikan kita semua," ujar Dailami di Jakarta, Kamis (5/3).

Dailami menambahkan, para stakeholder pembangunan baik DPRD, pemerintah dan juga masyarakat serta para pamong praja perlu 'cooling down'. Sementara itu, dugaan terhadap segala bentuk anggaran siluman yang dituduhkan kepada para pihak diserahkan kepada penegak hukum.

"Dengan demikian, proses dialogis DPRD dan gubernur bisa berjalan tetapi tidak mengganggu pembangunan yang merugikan rakyat," tegas Dailami.

Dailami menyarankan agar eksekutif dan legislatif memegang prinsip-prinsip ketatanegaraan yang sudah diatur agar kedua lembaga itu tidak terjadi benturan yang merugikan rakyat.

"Dengan berpegang pada prinsip-prinsip itu, legislatif dan eksekutif bisa bekerja dengan baik, termasuk menyusun APBD tanpa harus kisruh," pungkas Dailami. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika