REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memintan supaya TNI turut aktif dalam mengawal distribusi pupuk bersubsidi. Pasalnya, setiap kali memasuki musim pemupukan selalu menimbulkan masalah. Dari mulai keterlambatan distribusi sampai soal harga yang di atas harga eceran tertinggi (HET).

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pertanian Kecamatan Jatisari, Yedi Hendrasantika, mengatakan, pihaknya sudah meminta unsur TNI dari Koramil Jatisari, guna mengawal distribusi pupuk. Jangan sampai, masalah pemupukan di musim kemarin terulang lagi.

"Musim tanam sebelumnya, distribusi pupuk di Jatisari kacau, tidak sesuai prosedur," ujarnya, Kamis (12/3).

Masalahnya, distribusi pupuk mengalami keterlambatan. Akibatnya, petani panik dan mencari pupuk ke sana ke mari. Tak hanya itu, ketika petani mendapatkan pupuk, harganya di atas HET alias lebih mahal.

Seharusnya, petani membeli pupuk bersubsidi dengan harga Rp 180 ribu per kuintal. Namun, pada kenyataannya harganya antara Rp 230-250 ribu per kuintal. Padahal, petani membeli pupuk di kios resmi dan pembeliannya dalam kemasan karung kapasitas 50 Kg.

"Kasus seperti ini, sudah langganan. Karenanya, harus ada perbaikan," ujarnya.

Karena itu, pihaknya meminta supaya unsur TNI ikut serta mengawasi pendistribusian pupuk ini. Terutama, di setiap kios pupuk. Sebab, ada dugaan  kecurangan yang dilakukan oleh kios. Akibatnya, terjadi kelangkaan mendapatkan pupuk.

Kalau penyalurannya sesuai dengan RDKK, lanjutnya, maka tidak akan terjadi kelangkaan. Tapi nyatanya di lapangan tetap saja terjadi kelangkaan. "Kalau diawasi TNI, mungkin akan terjadi perubahan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika