REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menginginkan agar demokrasi yang berjalan di Indonesia berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Kami ingin menegakkan demokrasi sesuai aturan hukum jangan diintervensi kepentingan politik sesaat apalagi politik kekuasaan," katanya, Jumat (13/3).

Menurut dia dalam sistem demokrasi Indonesia, jangan sampai seolah-olah hukum dijalankan namun sebenarnya untuk kepentingan yang sangat politis.

Selain itu dia menilai pernyataan Prabowo di stasiun televisi swasta yang menyebutkan kepengurusan Agung Laksono tidak sah, merupakan hal yang wajar.

"Hal itu diungkapkan karena Pak Prabowo ketika itu hadir saat pembukaan dan penutupan Munas Bali," ujarnya.

Fadli mengatakan Munas Bali sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar dan dihadiri seluruh DPD I dan DPD II.

Menurut dia peserta yang hadir memiliki mandat menjadi peserta munas sehingga syarat-syarat sah itu seharusnya dipertimbangkan Menkumham dalam memutuskan.

"Pemerintah harus meneliti munas mana yang benar-benar memiliki legitimasi secara AD/ ART partai," katanya.

Dia mengatakan sangat bahaya apabila dalam sebuah munas disusupi oleh orang eksternal karena seolah-olah prosedural namun kenyataannya sangat merugikan demokrasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika