REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Jawa Timur menjadi salah satu kantung rekrutmen jaringan kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS. Menanggapi hal tersebut, pemerintah provinsi dan aparat keamanan di Jawa Timur sepakat menguatkan konsep 'trisula'.

Dijelaskan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anas Yusuf, konsep ‘trisula’ adalah koordinasi antara tiga elemen, yakni Bintara Pembina Kemanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkantibmas) di bawah Polisi, Bintara Pembina Desa (Babinsa) di bawah TNI, serta lurah atau kepala desa.

"Jadi apapun yang terjadi di desa, sedini mungkin akan kita ketahui. Namun, dibutuhkan juga peran stakeholder lain, mulai dari wartawan, kiai, dan yang lainnya," ujar Anas seusai penandatangan nota kesepahaman Polda Jawa Timur dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Kejaksaan Tinggi di Mapolda Jawa Timur, Surabaya, Jumat (13/3).

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengimbau masyarakat Jawa Timur untuk tidak mudah terkena bujuk rayu kelompok radikal. "Kita jelaskan, hidup disana itu tidak menarik. Disini lebih nyaman daripada di Suriah. Dan jihad yang luar biasa itu mengurus anak-istri untuk hidup sejahtera," kata Soekarwo. 

Sementara, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabarhakam) Polri Irjen Pol Putut Eko Bayuseno melaporkan, terkait ISIS, saat ini Polri tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak. "Kita sedang koordinasi dengan Interpol dan kementerian Luar Negeri, saat ini sedang rapat di Jakarta," ujar dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika