REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) Muhamad Hatta Taliwang mengungkapkan dibalik kisruh APBD antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta, terdapat kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

Mereka diduga merencanakan proyek raksasa Giant Sea Wall. "Ada analisa Ahok ribut di wilayah kecil untuk mengamankan wilayah yang sesungguhnya, yaitu Giant Sea Wall," kata Hatta, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/3).

Dari informasi yang didapat, e-budgetting yang disampaikan Ahok ke Kemendagri mencantumkan nama proyek Giant Sea Wall. Padahal dalam pembahasan sebelumnya antara DPRD dan Pemprov DKI, anggaran tersebut sama sekali tidak tercantum.

Pengusaha besar, pemilik modal besar, dilibatkan. E-budgetting dinilai sebagai akses bagi pemilik modal besar meneropong mana-mana wilayah basah dari anggaran. "Itu karena makin sulitnya bisnis di dunia sekarang, sampai APBD yang strategis pun mereka ingin tahu," katanya.

Lebih lanjut Hatta mengatakan, dalam e-budgeting itu semua terdapat rinciannya, seperti juga hal-nya proyek monorel. "Ini siapa pihak asingnya. Ada Cina, ada Jepang, ada konsorsium dari Filipina, macam-macam ini justru luput dari daya kritis kita," kata Hatta.

Bahayanya, jelas Hatta, dari proyek giant sea wall adalah masyarakat tidak bisa mendeteksi kapal-kapal yang akan merapat nanti. Apalagi kalau nanti di monopoli oleh kelompok-kelompok tertentu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika