REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tingginya tingkat kesenjangan sosial di Indonesia akibat belum meratanya pembangunan di seluruh wilayah. Akibatnya, kemampuan ekonomi masyarakat di setiap wilayah pun timpang.

Staf Ahli Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Priambodo mengatakan pemerintah akan terus membuktikan komitmennya untuk melakukan pemerataan pembangunan. Khususnya melakukan percepatan pembangunan di wilayah Indonesia Timur.

"Kesenjangan ini karena belum tergalinya keunggulan dari daerah-daerah yang berada di Timur Indonesia. Jadi bukan semata soal kesenjangan pendapatan, tapi karena kesenjangan wilayah," kata Bambang dalam acara diskusi bertajuk Ironi Pembangunan Ekonomi Indonesia di Sunter, Jakarta Utara, Rabu (18/3).

Dari sisi kebijakan makro, pemerintah telah mencoba mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia Timur. Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015, pemerintah menganggarkan Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp 7 triliun.

Kemudian ada juga dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua sebesar Rp 2,2 triliun dan Rp 750 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Papua Barat.

Bambang menambahkan, secara umum tingkat rasio gini Indonesia yang saat ini berada di angka 0,41 bisa dibilang masih dalam kategori aman. "Sebab angka rasio tidak aman itu kalau sudah di atas 0,5 atau 0,6. Itu bisa menimbulkan chaos," kata dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika