REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Haji Lulung), meminta SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) agar tidak takut kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Hal ini diungkapkan lulung saat dirinya menyikapi sikap inkonsistensi SKPD yang menolak mengakui telah membahas program seperti pengadaan alat penambah daya listrik Uninterruptible Power Supply (UPS) bersama anggota dewan, setelah ditekan Ahok.

"Jangan karena SKPD takut sama pak Gubernur, pengadaan hasil pembahasan seperti UPS dibantah telah dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu SKPD," kata lulung dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI bersama TAPD guna pembahasan RAPBD DKI 2015 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (18/3).

Pernyataan ini dilontarkan Lulung lantaran sebelumnya Ahok sempat mengumpulkan seluruh SKPD, camat dan lurah se-Jakarta guna meminta komitmennya terhadap RAPBD versi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (e-budgeting). Serta menolak mengakui mengalokasikan anggaran 'siluman' melalui pengadaan UPS.

Menurut Lulung, pembahasan dengan dewan itu justru sah dan legal karena diatur dalam undang-undang. Lasro Marbun, Kepala Inspektorat DKI yang tertawa dengan teguran politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu pun sempat disemprot Lulung. "Pak Lasro jangan ketawa," tegasnya.

Menurut Lulung, sikap konsisten SKPD itu dinilai penting. Sebab, melalui hal inilah tudingan miring di masyarakat terhadap dewan, dapat terklarifikasi. "SKPD jangan balik badan. Kita jangan jadi kambing hitam," sambungnya.

Turut hadir dalam rapat ini pimpinan Banggar, Sekretaris Daerah Saefullah, Kepala Badan Badan Pengelola Keuangan Daerah Heru Budi Hartono, Kepala Dinas Pendidikan dan lainnya. Rapat ini sendiri dibuka untuk umum dan turut dihadiri ratusan pegawai negeri sipil (PNS) dari masing-masing SKPD terkait.

Ikuti Whatsapp Channel Republika