REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Kepala DPRD Abraham Lunggana mempertanyakan mengapa id dan password diberikan setelah sistem tersebut dipermasalahkan dan menjadi polemik.
"Kenapa baru sekarang, kenapa sudah jadi masalah baru kita dikasih password e-budgeting," kata politisi yang akrab disapa Haji Lulung ini, Kamis (19/3).
Lulung mempertanyakan mengapa tidak dibahas bersama sejak dulu jika sistem e-budgeting tersebut digadang-gadang bisa menjadikan managemen yang sangat baik dan teruji serta akuntabilitas dapat di kontrol mengurangi Silpa dan mencegah korupsi.
"Kenapa tidak sama sama dibahas waktu itu, malahan e-budgeting itu dikunci sebelum pembahasan," katanya.
Lebih lanjut Lulung menyatakan RAPBD hasil evaluasi Kemendagri tersebut masih janggal karena awalnya bukan hasil pembahasan antara eksekutif dan legislatif. "Orang itu kan masih palsu, kita bilang ini masih tidak dibahas? program untuk kelurahan yang masing-masing Rp3 miliar kali 267 kelurahan untuk apa? kasih tau dulu. Kan itu dilarang Kemendagri, sedangkan tunjangan kerjanya sudah ada. Satu lagi yang dilarang itu operasional para wali kota," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan Ketua DPRD akan diberikan id dan password untuk menjalankan fungsi pengawasannya, Lulung membantah hal tersebut bukanlah tindakan dualisme dari ketua dewan. "Gak ada dualisme, kita kan belum rapat banggar, kita harus rapat evaluasi terakhir di Banggar kan," katanya.
Lulung juga mengungkapkan dirinya lebih setuju agar DKI Jakarta menggunakan anggaran tahun 2014 agar isu dana siluman yang berhembus selama ini tidak ada. "Saya sih maunya APBD 2014 biar gak ada sama-sama itu yang namanya anggaran siluman," ucapnya.
Sementara itu Ketua DPRD yakin RAPBD 2015 ini akan rampung pada Jumat ini serta langsung dikirimkan ke Kemendagri. "Dengan kami memiliki id dan password ini saya yakin Jumat ini akan rampung pembahasan bersama dengan e-budgeting sehingga akan menghasilkan Perda APBD," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika