REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi XI DPR Gus Irawan Pasaribu menyatakan pemerintah tidak serius dalam menangani kenaikan nilai mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang saat ini sedang terjadi.

"Bagi saya, pemerintah tidak serius mengurus masalah ini. Enam paket kebijakan yang dikeluarkan juga kurang pengaruhnya untuk menurunkan dolar AS," kata Irawan dalam seminar nasional Dukungan Asbanda dalam Transformasi BPD Menuju Regional Champion di Jakarta, Rabu (25/3).

Menurut dia, seharusnya dilakukan pengawasan terhadap aktivitas bisnis yang dilakukan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena kerap menggunakan dolar AS.

"Yang paling lahap menggunakan dolar itu BUMN. Itu setiap transaksi suka menggunakan dolar, ya, tentu mereka harus dikontrol," kata Irawan.

Selain itu, dia berpendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 72 triliun pada BUMN merupakan kebijakan yang tidak logis. Menurut Irawan, akan lebih berguna jika dialihkan ke kredit usaha rakyat (KUR).

Irawan juga menyayangkan pernyataan sejumlah pihak di pemerintahan yang mengatakan KUR tidak akan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

"Suku bunga rata-rata masyarakat ASEAN dua-empat persen. Ddi Indonesia sembilan-10 persen, lalu suku bunga kredit ASEAN tiga-tujuh persen, kita lebih tinggi lagi. Kalau pemerintah bilang itu (KUR) tidak bermanfaat, itu fatal," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo di Jakarta mengatakan depresiasi atau pelemahan rupiah terhadap dolar AS merupakan hal yang tidak perlu dikhawatirkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika