REPUBLIKA.CO.ID, KUWAIT CITY-- Indonesia pada tahun 2015 tidak bisa memberikan bantuan kemanusiaan untuk Suriah melalui konferensi ketiga bantuan ke manusiaan yang diselenggarakan di Istana Bayan, Kuwait City,Selasa (31/3).
Duta Besar Indonesia untuk Kuwait Tatang B. Razak dalam wawancara lewat telepon Senin malam di Kuwait City mengatakan bahwa ketidakikutsertaan Indonesia untuk tahun ini memberikan janji bantuan sangat terkait dengan skala prioritas yang dianggarkan oleh pemerintah di Tanah Air.
Oleh sebab itu, sebagai ketua delegasi yang mewakili Indonesia untuk konferensi ini, Tatang mengatakan bahwa pihaknya melihat apa yang disampaikan oleh masing-masing negara dalam kaitan bantuan yang dijanjikan.
"Perihal kealpaan Indonesia untuk memberikan janji bantuan sudah saya sampaikan ke pemerintah Kuwait sebelumnya, " ujar Tatang
Biasanya masing-masing negara donor diberikan kesempatan untuk berbicara dan Tatang tidak tahu apakah negara yang tidak ikut di tahun ini juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang terkait dengan janji bantuan.
"Tahun lalu, Indonesia telah memberikan bantuan untuk rakyat Suriah melalui PBB sebesar 500,000 dolar Amerika Serikat, tapi banyak skala prioritas yang harus diperhatikan untuk tahun ini kita tidak dapat memberikan janji paket bantuan kemanusiaan melalui konferensi ketiga ini," tegasnya.
Sebagai tuan rumah konferensi internasional, Kuwait melakukan koordinasi dengan negara negara yang hadir dalam konferensi untuk mendapat paket bantuan yang dijanjikan. Saat ini, badan-badan kemanusiaan PBB mengaku kesulitan mendanai bantuan kemanusiaan bagi rakyat Suriah yang jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun.
Diharapkan, konferensi bisa mengumpul dana sebesar 8,4 miliar dolar Amerika Serikat dengan pertimbangan 5,5 miliar dolar untuk membantu pengungsi Suriah yang ditampung di beberapa negara tetangganya dan 2,9 miliar dolar untuk membantu rakyat Suriah yang harus meninggalkan rumah merekakarena ingin menyelamat diri mereka di dalam wilayah negara mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika