REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan pemerintah tengah mencari lokasi pengganti Pelabuhan Cilamaya yang batal dibangun. Akan tetapi pelabuhan pengganti itu memiliki syarat utama punya koridor sepanjang 10 kilometer.

"Sedang dicari lokasinya, (syaratnya) asal memiliki koridor sepanjang 5 kilometer ke kanan, 5 kilometer ke kiri. Jadi ada koridor untuk kapal bergerak keluar masuk itu 10 kilometer lebarnya," kata Indroyono dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman di Gedung BPPT Jakarta, Kamis.

Menurut dia, penggeseran proyek pembangunan pelabuhan ke arah timur, yang diputuskan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kunjungannya ke Karawang, Kamis, dilakukan guna menjamin produksi migas agar terus berlanjut. Selain itu, dengan menggeser lokasi pelabuhan diharapkan bisa menyiapkan sarana pelabuhan serta mendukung industrialisasi di Pantai Utara Jawa itu.

Lebih lanjut, ia mengaku melihat kondisi bahwa di lokasi tersebut terdapat sekitar 80-an anjungan minyak lepas pantai. Bahkan, dalam catatannya, di wilayah barat laut Jawa terdapat sekitar 223 anjungan minyak lepas pantai di mana 168 di antaranya merupakan sumur produksi.

"Kita tahu lah kalau anjungan sebanyak itu kesenggol kapal, bisa jadi insiden. Makanya sudah sepakat, Pak Wapres memutuskan akan digeser ke timur, yang pasti yang punya koridor 10 kilometer dan aman," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah membatalkan pembangunan pelabuhan di Cilamaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dan akan membangun di wilayah yang lebih timur di provinsi tersebut.

"Tadi diputuskan bahwa rencana pelabuhan tetap harus berjalan secepat-cepatnya, tapi agak bergeser di daerah yang aman ke timur yang di depannya tidak banyak anjungan-anjungan dan oil rig," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla' seusai meninjau Cilamaya di Desa Tanjungjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Kamis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika